Penyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melalui? demonstrasi musyawarah untuk mufakat kekerasan perdebatan yang panjang pemaksaan oleh penguasa Jawaban B. musyawarah untuk mufakat. Dilansir dari Ensiklopedia, penyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. RekomendasiWarga negara yang memiliki kesadaran terhadap HAM berdampak… Berikut jawaban dari pertanyaan "warga negara yang memiliki kesadaran terhadap ham berdampak pada pelaksanaan demokrasi karena?"Sebagai rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW mengajarkan… Berikut jawaban dari pertanyaan "sebagai rahmatan lil alamin nabi muhammad saw mengajarkan agar penyelesaian masalah tidak dilakukan dengan kekerasan, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai. dibawah ini contoh penerapan kepribadian nabi muhammad saw dalam kehidupan sehari-hari terkait penyelesaian masalah adalah?"Penyelesaian masalah Irian Barat merupakan salah satu… Berikut jawaban dari pertanyaan "penyelesaian masalah irian barat merupakan salah satu kebijakan luar negeri bangsa indonesia, analisis jawaban yang benar berikut ini mengenai upaya bangsa indonesia mengenai penyelesaian irian barat?"Pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan… Berikut jawaban dari pertanyaan "pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah disebut?"Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan… Berikut jawaban dari pertanyaan "demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa indonesia, karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. asas atau prinsip utama demokrasi pancasila yaitu dengan pengambilan keputusan melalui?"Pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi… Berikut jawaban dari pertanyaan "pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi semangat kekeluargaan adalah?"Demokrasi pancasila yang diterapkan masa Orde Baru adalah… Berikut jawaban dari pertanyaan "demokrasi pancasila yang diterapkan masa orde baru adalah demokrasi yang mengutamakan?"Merundingkan suatu masalah untuk mendapatkan kesepakatan… Berikut jawaban dari pertanyaan "merundingkan suatu masalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama disebut?"Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui… Berikut jawaban dari pertanyaan "penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan?"Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa Orde Baru… Berikut jawaban dari pertanyaan "demokrasi pancasila yang diterapkan pada masa orde baru adalah demokrasi yang mengutamakan?"perhatikan rumus dasar negara… Berikut jawaban dari pertanyaan "perhatikan rumus dasar negara berikut!1persatuankekeluargaanmufakat dan demokrasimusyawarahkeadilan rakyat. pernyataan tersebut diusulkan dalam sidang pertama bpupki oleh?"Keunggulan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan sistem… Berikut jawaban dari pertanyaan "keunggulan demokrasi pancasila dibandingkan dengan sistem demokrasi lain, dalam mengambil keputusan yaitu?"Yang tidak termasuk aspek tarbawi pendidikan dari isi… Berikut jawaban dari pertanyaan "yang tidak termasuk aspek tarbawi pendidikan dari isi kandungan qs,ali imron ayat 190-191 adalahi?"Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun sosial… Berikut jawaban dari pertanyaan "upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun sosial budaya salah satunya membiasakan musyawarah mufakat. musyawarah mufakat dilakukan dengan cara?"Apabila dalam musyawarah tidak dicapai kata mufakat maka… Berikut jawaban dari pertanyaan "apabila dalam musyawarah tidak dicapai kata mufakat maka dilakukan?"

SOLUSI PERMASALAHAN PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MODERN MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN MUSYAWARAH SEJAK DINI Suyahmo Suyahmo1, Moh Aris Munandar2, 1 Dosen Jurusan PKN FIS Universitas Negeri Semarang 2 Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Abstract Ketika reformasi bergulir di Indonesia, tampilah aktor politik yang memiliki karakter yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia seperti egois, memikirkan dirinya dan golongannya, dominasi terhadap ide dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan kehidupan politik sebagai  kehidupan yang penuh intrik untuk memenangkan kepentingannya yang muaranya adalah status ekonomi dan sosial. Berbeda dengan filosofi politik yang sebenarnya yakni berargumentasi guna mencapai suatu kebijakan yang mementingkan rakyat. Dalam penelitian tentang Peningkatan Kemampuan Musyawarah Sebagai Lokus Pengamalan Sila Ke 4 Pancasila Pada Jenjang SMP di Kota Semarang, kami menemukan bahwa Sekolah juga berfungsi  sebagai penyuplai tokoh-tokoh politik yang otoriter dan mementingkan golongannya. Sekolah membiarkan siswa yang dominan terus menerus mendominasi, serta siswa yang apatis terus menerus didiamkan. Model Peningkatan Musyawarah Sebagai Solusi Permasalahan Politik Indonesia Modern adalah sebagai berikut sebagai berikut a Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah; b Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan; c Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan 10 siswa; d Setiap siswa diberi tiga token kupon, kupon tersebut ditulis nama siswa, kelompok serta no absen Setiap pemegang kupon memiliki hak bicara maksimal lima menit. Setiap siswa akan bertanya dan menyanggah pembicaraan maka siswa harus menyerahkan token kupon tersebut pada guru; e Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah; f Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok; g Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat; h Siswa dilatih sensitifitasnya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya; i Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri SPDS serta dari Sudut Pandang Orang Lain SPOL; j Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya; k Siswa mengambil kesimpulan. Keywords Kemampuan Musyawarah; Dini; Solusi Permasalahan; Proses Demokrasi; Indonesia Modern References Biesta, Gert 2010. Learning Democracy in School and Publishers, Box 21858,3001 AW Rotterdam. Kalidjernih, Freddy K. 2011. Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan Edisi 3. Widya Aksara Press. Bandung. Ramage, Douglas in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance. Routledge. 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE R. J. G. New Directions for the Capability Approach Deliberative Democracy and Republicanism. Res Publica 421–428 Saksono, Ign Gatut. Pancasila-Soekarno. CV Urna Cipta Media Jaya. Yogyakarta. Suyahmo. 2014. Filsafat Pancasila. Magnum. Yogyakarta. Wuryan, Sri. 2006. Ilmu Kewarganegaraan civics. Bandung Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta Gavin Kalam Utama. Refbacks There are currently no refbacks. View Integralistik Stats

Pemilihanpresiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat pertama kali dilakukan negara Indonesia pada tahun A. 2009 B. 1955 C. 1999 D. 1971 Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi ada di tangan A. Rakyat B. negara C. penguasa Silahkan download soal tersebut melalui link di bawah ini. Download Soal.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Demokrasi merupakan suatu bentuk dari sistem pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya ikut berperan serta berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Contohnya untuk mengatur perumusan, pembuatan, dan juga pengembangan hukum suatu negara. Demokrasi juga dilihat sebagai bentuk sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai sistem yang dianut. Untuk Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mengaut sistem pemerintahan secara demokrasi dengan istilah demokrasi Pancasila. Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyampaikan suatu pendapat. Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak selalu berjalan dengan mulus, namun masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang sulit untuk di selesaikan. Permasalah demokrasi ini sudah ada sejak awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan bahkan hingga saat ini. Permasalahan demokrasi Pancasila yang saat ini terjadi, salah satunya karena terdapat budaya politik yang lebih condong ke arah feodalisme dan komunalisme. Serta demokrasi ini juga mengarah pada otoritarianisme mayoritas hingga lunturnya ideologi dari suatu partai politik. Budaya politik yang mengarah pada feodalisme dan komunalisme yang sering digunakan oleh para partai politik dalam melakukan kampanye. Budaya politik feodalisme merupakan suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan kepada golongan penting yang memiliki jabatan dan kedudukan, serta bukan karena suatu prestasi pekerjaan. Sedangkan budaya politik komunalisme yaitu pahan atau idelogi yang mengacu kepada kepentingan kelompok atau kebersamaan dalam suatu kelompok. Akibat dari budaya tersebut, menyebabkan partai politik lebih memperjuangkan kepentingan konstituenya yang berdasarkan pada penilaian yang subjektif dari pada objektif. Hal ini mungkin dapat menyebabkan kemungkinan munculnya konflik-konflik akibat suatu partai politik yang gagal dalam demokrasi dan hanya akan damai jika tuntutan suatu kepentingan politik partai terpenuhi. Kemudian munculnya otoritarianisme mayoritas, yaitu suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan kekuasaan politik tertuju pada suatu pemimpin. Ini diakibatkan karena demokasi di Indonesia ini terlalu mengarah ke liberalisme kebebasan individu yang berdampak pada sulitnya suatu keputusan politik diambil secara mufakat. Oleh karena itu, pada setiap pengambilan keputusan lebih condong kearah mekanisme yang ada di politik saat ini. Selanjutnya lunturnya ideologi dari suatu partai politik. Ini dimaksudkan bahwa partai politik lebih mementingkan keinginan yang segala sesuatunya dilakukan agar segera tercapai tanpa adanya proses yang panjang jangka pendek, yaitu memenangkan suatu kegiatan politik. Keinginan inilah yang dapat memunculkan politik uang pada demokrasi di Indonesia. Politik uang terjadi hanya karena suatu partai politik yang menginginkan kemenangan calonnya dalam pemilu dengan cara membayar atau menyogok rakyat agar memilih calon tersebut. Jika ini terus menerus terjadi pada para partai politik di Indonesia yang hanya ingin memenangkan pemilu, maka demokrasi di Indonesia akan terus melemah. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

MelaluiPansus yang dibentuk, dilakukan upaya mencari data dan fakta di lapangan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksanaannya pada instansi/departemen terkait. Hal tersebut meliputi baik pengguna maupun pengelola tanah atau sumber daya alam. Terhadap penyelesaian masalah Aceh, Dewan

Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi KonstitusionalKomparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi KonstitusionalAbstrak Di berbagai negara di dunia, apalagi di negara-negara yang sudah menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang sekaligus juga memiliki fungsi praktis dari politik pemerintah sebagai sarana suksesi pihak yang memerintah dan pihak oposisi. Di negara-negara yang mempunyai kecenderungan menganut paham demokrasi konstitusional, proses pemilu bertujuan agar kehendak rakyat dapat diwujudkan ke dalam sebuah pola kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan. Proses pemilu tidak hanya akan dinilai dengan berpatokan kepada kerangka hukum yang ada melainkan undang-undang, tata tertib pemilu dan pelaksanaannya pun perlu diuji dan disesuaikan apakah sudah sesuai dengan tujuan utamanya atau tidak tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Di dalam Proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai hambatan dalam penye...

KunciJawabannya adalah: B. musyawarah untuk mufakat. Dilansir dari Ensiklopedia, Penyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melaluipenyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Penyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melalui? demonstrasi musyawarah untuk mufakat kekerasan perdebatan yang panjang pemaksaan oleh penguasa Jawaban yang benar adalah B. musyawarah untuk mufakat. Dilansir dari Ensiklopedia, penyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. demonstrasi adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. musyawarah untuk mufakat adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban C. kekerasan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. perdebatan yang panjang adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. pemaksaan oleh penguasa adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. musyawarah untuk mufakat. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Praktikdemokrasi mulai terlihat dari adanya penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan mediator dari LSM di Uni Eropa. Konflik Papua juga mereda di tangan SBY yang mengoptimalkan pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 75 SBY membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan PP No. 54/2004 yang dianggap 73

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Demokrasi dipandang sebagai sebagai sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik good society and good government. Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. Untuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif Pileg dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden Pilpres. Bahkan, pemilu Indonesia tahun 1999 mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, adil, dan dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik ketika itu adalah 92,7%.Namun sesungguhnya pemilu 1999 yang dipandang baik ini mengalami penurunan partisipasi politik dari pemilu sebelumnya yaitu tahun 1997 yang mencapai 96,6 %. Tingkat partisipasi ppolitik di tahun berikutnya pun mengalami penurunan, dimana pada pemilu tahun 2004, tingkat partisipasi politik mencapai 84,1 % untuk pemilu Legislatif, dan 78,2 % untuk Pilpres. Kemudian pada pemilu 2009, tingkat partisipasi politik mencapai 10,9 % untuk pemilu Legislatif dan 71,7 % untuk angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu ini berbanding terbalik dengan angka golput golongan putih yang semakin meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, maupun Presiden dan Wakil untuk memilih atau mengemukakan pendapat tergolong sebagai Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3. Tingginya angka golput mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang memandang bahwa hak asai manusia merupakan suatu kebebasan, yang dalam hal ini adalah kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak. Memang tidak ada aturan atau hukum yang menjerat bagi orang-orang yang tidak turut serta berpartisipasi politik dalam pemilu, namun apabila terus dibiarkan angka golput terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia yang akan semakin tidak berkualitas akibat rendahnya partisipasi dari para kedua adalah demokrasi dipandang dari segi etika politiknya. Secara subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Walaupun dalam konteks politik berkaitan erat dengan masyarakat, bangsa dan negara, Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan mengambil contoh yang sama yaitu mengenai pemilihan umum, dimana pemilihan umum yang seharusnya terjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 adalah pemilihan umum secara langsung dan umum, sera bersifat bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun bagaimanakah etika politik dari para aktor dalam pemilihan umum, khususnya calon pemerintah dan calon wakil rakyat di Indonesia ?Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas di kalangan rakyat melalui tindakan money tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui money politics secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi calon petinggi pemerintahan yang sejak awal sudah melakukan persaingan tidak sehat tersebut berhasil menduduki jabatan pemerintahan, tentu sangat diragukan apakah ia dapat menjalankan pemerintahan yang bersih atau tidak. Terbukti dengan begitu banyaknya petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, khususnya mereka yang duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat, yang terlibat kasus korupsi. Ini adalah buah dari kecurangan yang mereka lakukan melalui money politics dimana mereka sudah mengaluarkan begitu banyak dana demi membeli suara rakyat, sehingga ketika mereka berkuasa mereka akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan hanya korupsi, sikap atau perilaku keseharian para wakil rakyat tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik sebagai seseorang yang seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat. Mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, yang mereka ungkapkan ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jatidiri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah yang semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat, dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan untuk sekedar rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat atau yang ketiga adalah permasalahan demokrasi dipandang dari segi sistemnya secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di politik adalah mesin politik informasl berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik political party, kelmpok kepentingan interest group, kelompok penekan pressure group, media komunikasi politik political communication media, dan tokoh politik political figure. Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial dan yang menjaid konsen masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok mereka suprastruktur politik elit pemerintah merupakan mesin politik formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif pelaksana undang-undang, legislatifpembuat undang-undang, danyudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang, dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprasruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring lembaga legiflatif DPR misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, megingat pemegang kekuasaan tertinggu dslam negara demokrasi adalah rakyat kedaulatan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan lain adalah dalam lembaga yudikatif, atau lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang, tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Bukti bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah adanya hakim yang tertangkap akibat menerima suap untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Atau contoh lain adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang menjalani hukuman, namun dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan, dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat yang terkait dengan komponen infrastruktur politik belum efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat, dan terkadang justru pelaksanaannya hanya demi kepentingan kelompok atau individu. Dalam hal kebebasan pers misalnya, meskipun sudah dijamin dalam UUD 1945 namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Contohnya adalah adanya wartawan yang meliput kasus atau persoalan publik, justru diculik, dianiaya, atau bahkan itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politics. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana, misalnya dari adanya demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabiladibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasab pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginklan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan. Lihat Politik Selengkapnya . 396 162 188 97 94 207 30 188

penyelesaian masalah dalam negara demokrasi dilakukan melalui